Aisvara.id – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan hasil kajian terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan secara nasional pada awal 2025.
Program ini menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui perbaikan gizi masyarakat.
Sejak diterapkan, MBG diarahkan untuk menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi dan capaian belajar siswa, serta mendorong perputaran ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan daerah.
Dengan dukungan anggaran besar dan cakupan nasional, program ini dinilai memiliki dampak strategis baik pada tingkat makro maupun mikro.
Namun demikian, pelaksanaan di lapangan tidak lepas dari tantangan, mulai dari koordinasi antar-lembaga, tata kelola distribusi, efektivitas pembiayaan, hingga pengawasan kualitas makanan.
Riset Berbasis Bukti untuk Kawal Kebijakan
Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) BRIN, Agus Eko Nugroho, menegaskan bahwa riset memiliki peran sentral dalam memastikan kebijakan publik berjalan tepat sasaran.
“Sebagai institusi yang mendapat mandat mengoordinasikan dan melaksanakan riset serta inovasi nasional, BRIN berkomitmen memastikan setiap kebijakan strategis didukung bukti ilmiah. Rilis hasil penelitian ini merupakan kontribusi nyata kami dalam mendukung keberhasilan Program MBG,” ujar Agus dalam keterangan resminya.
Menurut Agus, MBG menyentuh aspek fundamental pembangunan SDM Indonesia.
Di tingkat makro, program ini berpotensi memperkuat sektor pangan, menjaga daya beli rumah tangga, dan menggairahkan ekonomi daerah.
Sementara di tingkat mikro, mayoritas penerima manfaat menunjukkan respons positif terhadap program tersebut.
“Meski secara umum diterima dengan baik, sejumlah tantangan implementasi perlu menjadi bahan evaluasi. Pengawalan berbasis data penting agar penyempurnaan kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.
Fokus Penelitian dan Wilayah Kajian
Penelitian sepanjang 2025 ini menitikberatkan pada evaluasi tata kelola MBG di daerah serta mengukur efektivitas fase awal implementasi.
Hasilnya diharapkan menjadi rujukan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif ke depan.
Riset dilakukan di dua provinsi dengan karakteristik berbeda, yakni Kepulauan Bangka Belitung yang mewakili wilayah kepulauan, serta Jawa Barat dengan dukungan infrastruktur relatif lebih memadai.
Pendekatan ini dipilih guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika pelaksanaan program di berbagai kondisi wilayah.
Hasil diskusi mendalam dan wawancara dengan pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, kemudian dirangkum dalam policy brief dan model rekomendasi kebijakan.
Riset ini juga direncanakan berlanjut hingga 2027 untuk memperdalam analisis dan memperkuat keberlanjutan implementasi MBG.
Antusiasme Siswa dan Catatan Perbaikan
Ketua Tim Peneliti Program MBG BRIN, Iwan Hermawan, menyampaikan bahwa secara umum siswa menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program ini.
“Hasil riset diharapkan menjadi rujukan dalam penyempurnaan tata kelola dan pelaksanaan Program MBG agar berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan SDM Indonesia,” jelasnya.
Meski persepsi penerima manfaat cenderung positif, tim peneliti juga menemukan sejumlah kendala pada tahap awal pelaksanaan. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi strategis disusun guna meningkatkan kualitas layanan, memperkuat koordinasi kelembagaan, serta memastikan standar mutu terpenuhi secara merata di seluruh daerah.
Melalui diseminasi ini, BRIN menegaskan komitmennya dalam mendorong pendekatan science to policy, agar hasil riset tidak berhenti sebagai publikasi akademik, melainkan menjadi landasan nyata dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik.
