Aisvara.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan pentingnya persiapan menyeluruh dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah serta rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dalam forum tersebut, Selly mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar menyampaikan rencana, tetapi benar-benar memastikan kesiapan teknis di lapangan.
Ia berharap pelaksanaan haji tahun depan mampu memenuhi ekspektasi jemaah, meskipun di tengah dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.
“Kami tidak ingin hanya mendengar paparan tanpa implementasi. Harus ada keseriusan dalam memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah, sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Selly mengungkapkan masih ditemukan sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait akomodasi.
Ia menyoroti adanya hotel yang berlokasi hingga 13 kilometer dari Masjidil Haram, jauh dari kesepakatan awal yang hanya berkisar 4 hingga 5 kilometer.
Menurutnya, jarak tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan dan kekhusyukan ibadah jemaah, khususnya bagi kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Selain itu, ia juga menemukan fasilitas pendukung yang kurang memadai, seperti tempat wudu yang dinilai tidak layak dan berisiko.
Di sektor konsumsi, Selly menilai sistem katering belum terkelola secara optimal dan masih belum terintegrasi dengan baik.
Ia menekankan bahwa penyelenggaraan haji merupakan agenda rutin, sehingga seharusnya tidak lagi ditemukan kendala yang mencerminkan ketidaksiapan.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti persoalan transportasi dan logistik, termasuk distribusi koper jemaah yang dinilai lambat.
Kesiapan maskapai nasional, Garuda Indonesia, turut menjadi perhatian, terutama terkait kualitas layanan konsumsi selama penerbangan.
“Kita ingin memberikan pelayanan terbaik, jangan sampai jemaah justru mendapatkan pelayanan yang tidak layak. Ini menyangkut kenyamanan dan kesehatan mereka, apalagi mayoritas jemaah adalah lansia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Selly juga mengingatkan pentingnya langkah mitigasi terhadap potensi konflik di Timur Tengah.
Ia meminta pemerintah menyiapkan protokol evakuasi yang jelas, termasuk penentuan zona aman bagi jemaah Indonesia di kawasan Armuzna.
Selain itu, ia menekankan perlunya perlindungan menyeluruh bagi jemaah, tidak hanya dalam bentuk asuransi jiwa, tetapi juga perlindungan dalam berbagai kondisi darurat lainnya.
Kepastian hukum terkait kemungkinan pembatalan penerbangan akibat faktor keamanan juga dinilai penting.
“Semua skenario terburuk harus diantisipasi sejak awal. Kita ingin memastikan jemaah Indonesia mendapatkan perlindungan maksimal dalam kondisi apa pun,” pungkasnya.
Selly menegaskan, DPR RI akan terus mengawal proses persiapan haji agar pemerintah mampu menghadirkan pelayanan yang layak, aman, dan manusiawi bagi seluruh jemaah Indonesia.
