Aisvara.id – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), didampingi Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Pengangkatan ketiganya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Pengangkatan tersebut mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Usai dilantik, Kepala BGN Nanik S. Deyang menyampaikan komitmennya bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono untuk meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui berbagai langkah efisiensi.
“Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” jelas Nanik.
Menurut Nanik, salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah moratorium pembangunan dapur MBG guna mengkaji kebutuhan ideal fasilitas tersebut dalam melayani para penerima manfaat.
Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan distribusi dapur berjalan lebih tepat dan sesuai kebutuhan daerah.
“Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya berlebihan,” pungkasnya.
Selain melakukan penataan dapur, BGN juga akan menjalankan refocusing penerima manfaat.
Kebijakan ini ditujukan agar program MBG lebih tepat sasaran dan menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.
“Jadi kita akan arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini bener tuh 63 juta ini butuh. Atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” jelasnya.
Tak hanya itu, Nanik menegaskan bahwa fokus utama BGN pada tahun 2026 adalah peningkatan kualitas pelaksanaan program, bukan sekadar memperluas cakupan penerima manfaat.
Karena itu, evaluasi terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi akan dilakukan untuk memastikan seluruhnya berjalan sesuai petunjuk teknis.
“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak,” pungkasnya.
Untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN juga akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan, atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar berinvestasi,” ucapnya.
Melalui berbagai strategi tersebut, BGN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis yang lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat serta pembangunan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan unggul.
