Aisvara.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai mengintensifkan persiapan menghadapi arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah.
Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 yang digelar bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan dipimpin langsung oleh Gubernur Herman Deru di Griya Agung, Palembang, Rabu (25/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa Sumatera Selatan diproyeksikan menempati peringkat ketujuh secara nasional dalam jumlah pergerakan masyarakat selama periode mudik tahun ini.
Prediksi ini membuat pemerintah daerah perlu meningkatkan kesiapan, khususnya pada titik-titik rawan kepadatan.
“Penetapan cuti bersama Lebaran dan Hari Raya Nyepi pada 18, 20, 23, dan 24 Maret berpotensi memicu lonjakan mobilitas dalam waktu yang berdekatan. Karena itu, sejumlah lokasi strategis harus mendapat perhatian khusus guna menghindari kemacetan panjang,” ungkapnya.
Selain itu, Posko Angkutan Lebaran 2026 akan dioperasikan selama 18 hari, dimulai 13 Maret hingga 30 April 2026 atau H+9 Lebaran.
Posko tersebut bertugas memastikan kelancaran arus lalu lintas serta keselamatan pengguna transportasi.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah potensi kemacetan akibat aktivitas pasar tumpah di sepanjang jalur lintas serta kepadatan pasar tradisional yang diperkirakan meningkat sejak H-3 Lebaran.
Menanggapi hal tersebut, Herman Deru menegaskan bahwa Sumatera Selatan memiliki karakteristik infrastruktur berbeda dibanding daerah lain.
Provinsi ini memiliki bentang jalan tol terpanjang, namun masih terdapat sejumlah ruas yang dalam tahap penyelesaian maupun perbaikan.
“Ada beberapa titik yang masih perlu perhatian serius, termasuk ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup berat,” ujarnya.
Selain kondisi jalan, Gubernur juga menyoroti perlintasan sebidang kereta api yang kerap menjadi titik kemacetan kronis.
Ia mendorong percepatan pembangunan flyover guna mengurai antrean kendaraan yang sering mengular panjang, terutama saat arus mudik.
Pemprov Sumsel, lanjutnya, telah menjajaki kerja sama pembangunan infrastruktur tersebut dan berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat agar proyek dapat segera direalisasikan.
Tak hanya itu, Pemprov Sumsel juga menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas infrastruktur dan lingkungan dengan melarang angkutan batubara melintasi jalan umum.
Kebijakan ini diambil untuk mencegah kerusakan jalan berulang serta menekan tingkat polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimistis arus mudik dan balik Lebaran 2026 dapat berjalan lebih tertib, aman, dan lancar.
