Aisvara.id – Pendekatan kebijakan berbasis risiko dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga keseimbangan antara kontribusi ekonomi industri olahan tembakau dan upaya perlindungan kesehatan masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam seminar yang membahas tantangan serta peluang inovasi di sektor industri hasil tembakau.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Anugerah Widiyanto, menegaskan bahwa industri olahan tembakau memiliki karakter yang kompleks.
Sektor ini berada di titik temu antara kepentingan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan isu kesehatan publik yang sensitif.
“Situasi tersebut menuntut kebijakan yang komprehensif, berbasis data, dan tidak disusun secara sektoral,” ujar Anugerah dalam Seminar Peluang dan Tantangan Inovasi pada Industri Olahan Tembakau dan Dukungan Kebijakan Berbasis Risiko yang digelar di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Kamis (29/1).
Menurutnya, kebijakan berbasis risiko memungkinkan pemerintah menerapkan regulasi yang proporsional.
Dengan pendekatan ini, berbagai tingkat risiko dari aktivitas dan inovasi industri dapat dikelola tanpa mengorbankan kontribusi ekonomi yang dihasilkan sektor tembakau.
“Kebijakan harus memberi keadilan, kepastian hukum, sekaligus ruang bagi inovasi yang bertanggung jawab,” tegasnya.
BRIN, lanjut Anugerah, memandang riset dan inovasi sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik.
Riset tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga menyediakan dasar analitis yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data dan risiko.
Ia juga menyoroti dinamika besar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari kemajuan teknologi, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga meningkatnya perhatian terhadap isu kesehatan dan keberlanjutan.
Kondisi tersebut mendorong industri olahan tembakau untuk beradaptasi melalui inovasi produk, proses produksi, serta diversifikasi pemanfaatan bahan baku tembakau.
“Tantangan utamanya adalah bagaimana kebijakan publik mampu merespons perubahan ini secara tepat dan adaptif,” jelasnya.
Seminar ini menjadi ruang dialog lintas pemangku kepentingan, melibatkan unsur pemerintah, akademisi, peneliti, pelaku industri, dan masyarakat.
Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemahaman bersama terkait arah inovasi industri tembakau serta rekomendasi kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi Kementerian PPN/Bappenas, Roby Fadillah, menegaskan bahwa industri olahan tembakau masih memegang peranan penting dalam struktur perekonomian nasional.
Kontribusinya terlihat dari penyerapan tenaga kerja, penerimaan negara melalui cukai, hingga kinerja ekspor yang relatif stabil.
Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa mengabaikan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat.
Oleh karena itu, Roby menilai kebijakan industri tembakau harus disusun secara seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kesehatan.
Ia mencatat industri ini masih menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja, terutama di sektor usaha mikro dan kecil, serta memberikan kontribusi fiskal yang signifikan.
Namun, sejalan dengan komitmen pengendalian konsumsi tembakau, khususnya di kalangan usia muda, industri dituntut untuk bertransformasi.
“Inovasi menjadi jalan utama agar industri tetap kompetitif sekaligus selaras dengan arah pembangunan nasional,” ujarnya.
Roby menambahkan, inovasi tidak hanya terbatas pada pengembangan produk, tetapi juga mencakup modernisasi teknologi produksi, penguatan riset dan pengembangan, diversifikasi pemanfaatan tembakau, serta penerapan praktik industri yang lebih ramah lingkungan.
Ia menilai regulasi berbasis risiko yang didukung kajian ilmiah akan memberikan kepastian sekaligus ruang transformasi bagi industri secara bertanggung jawab.
