Aisvara.id – Kemunculan Board of Peace (BoP) dinilai sebagai salah satu inisiatif yang berpotensi memperkuat sistem tata kelola perdamaian global di tengah situasi geopolitik yang kian dinamis dan kompleks.
Pandangan tersebut mengemuka dalam forum bertajuk “Board of Peace, Board of Uncertainty” yang diselenggarakan oleh Indonesia South-South Foundation (ISFF) di ABN Connect, Pondok Aren, Tangsel pada 16 Maret 2026.
Forum ini menjadi ruang dialog bagi kalangan akademisi muda untuk membahas relevansi serta posisi Board of Peace dalam lanskap perdamaian global yang terus berkembang.
Board of Advisor ISSF, Khairy Fuady, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dirancang sebagai wadah pertukaran gagasan dalam memperkaya perspektif terkait diplomasi internasional.
“Forum ini menjadi wadah untuk memahami perkembangan terbaru dalam diplomasi internasional,” ujar Khairy.
Ia menambahkan bahwa Board of Peace perlu dipandang sebagai bagian dari upaya bersama masyarakat global dalam menjaga stabilitas dunia.
“Board of Peace harus dilihat sebagai bagian dari upaya kolektif dunia dalam menjaga stabilitas global,” lanjutnya.
Sementara itu, International Law Observer, Muhammad Arbani, menilai kehadiran BoP membuka peluang baru dalam pendekatan diplomasi berbasis kolaborasi lintas negara.
“Board of Peace menunjukkan bahwa komunitas global terus mencari pendekatan baru dalam merespons konflik yang semakin kompleks,” kata Arbani.
Ia juga mengaitkan pembentukan BoP dengan United Nations Security Council Resolution 2803 yang menjadi landasan pengakuan terhadap inisiatif tersebut.
Menurutnya, Board of Peace lahir dari dorongan global untuk menciptakan stabilitas di Gaza, dengan fokus pada pemulihan keamanan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur pascakonflik.
“Tujuan utamanya adalah membangun stabilitas keamanan, mendorong pemulihan ekonomi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang rusak akibat konflik,” jelasnya.
Arbani menambahkan bahwa dampak awal dari upaya tersebut mulai terlihat di lapangan.
“Eskalasi serangan di Gaza telah menurun signifikan. Masyarakat bahkan mulai dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk berbuka puasa, tanpa ancaman langsung. Namun, proses perdamaian tetap membutuhkan waktu,” ujarnya.
Dalam pengantar diskusi, Muhammad Makmun Rasyid menyoroti pentingnya diplomasi lintas pihak, termasuk dengan kelompok yang memiliki sejarah konflik.
Ia mencontohkan Perjanjian Hudaibiyah sebagai bukti bahwa negosiasi merupakan strategi penting dalam mencapai kemaslahatan yang lebih luas.
Dari perspektif kebijakan global, Director of Security and Defense ISSF, Fathira Salsabila, menekankan posisi Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai.
“Indonesia memiliki legitimasi moral dalam diplomasi perdamaian, termasuk melalui pendekatan two-state solution yang konsisten disuarakan di forum internasional,” katanya.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif ISSF, Akbar Azmi Hardjasasmita, menilai efektivitas Board of Peace ke depan sangat bergantung pada kejelasan struktur dan dukungan internasional.
“Efektivitas Board of Peace akan ditentukan oleh kejelasan mekanisme kelembagaan serta komitmen negara-negara anggota,” ungkapnya.
Secara lebih luas, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa proses rekonstruksi Gaza tetap sejalan dengan solusi dua negara, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan geopolitik.
Forum ini menegaskan bahwa kehadiran Board of Peace perlu terus dikaji secara kritis dan konstruktif sebagai bagian dari dinamika baru dalam upaya memperkuat perdamaian dunia.
