Aisvara.id – Pemerintah pusat bergerak sigap dalam menangani dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan sekitarnya.
Pada tahap awal penanganan darurat, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk mengutamakan proses pencarian, penyelamatan, serta evakuasi korban secara cepat dan terkoordinasi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kecepatan respons menjadi faktor krusial dalam penanganan bencana.
“Kecepatan menjadi kunci. Pendataan juga harus dilakukan secara akurat agar penanganan dapat berlangsung efektif. Sesuai arahan Presiden, pelayanan harus cepat dan penyelamatan masyarakat menjadi prioritas utama,” ujar Pratikno dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Gempa yang digelar secara hybrid, Kamis (2/4/2026).
Ia juga memastikan ketersediaan dukungan anggaran melalui Dana Siap Pakai (DSP) yang disalurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mempercepat proses penanganan di lapangan.
Selain fokus pada tanggap darurat, pemerintah turut menyoroti pentingnya penguatan sistem penanggulangan bencana secara berkelanjutan.
Hal ini mencakup evaluasi kelembagaan, peningkatan kesiapan peralatan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketangguhan ke depan—baik dari sisi masyarakat, infrastruktur, maupun kelembagaan,” tambahnya.
Pratikno juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan penanganan bencana, termasuk optimalisasi peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta peningkatan edukasi kebencanaan melalui berbagai kanal, mulai dari sekolah hingga institusi keagamaan.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan awal bencana.
“Terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah bekerja keras dalam fase awal penanganan kedaruratan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan bahwa Presiden telah menerima laporan sejak awal kejadian dan langsung menginstruksikan percepatan penanganan.
“Bapak Presiden sejak pagi telah menerima laporan dan memerintahkan BNPB, BMKG, serta Basarnas di bawah koordinasi Menko PMK untuk segera membantu masyarakat terdampak. Hari ini juga kami diminta langsung berangkat ke lokasi bencana,” kata Suharyanto.
Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, hingga kementerian dan lembaga, untuk mengaktifkan posko tanggap darurat di setiap daerah terdampak.
“Melalui posko tersebut, kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan, pakaian, dan air bersih harus benar-benar terpenuhi,” jelasnya.
Selain itu, BNPB juga meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan, termasuk rumah warga, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur umum lainnya.
“Segera bentuk tim assessment untuk memastikan data kerusakan semakin lengkap dan akurat dari hari ke hari,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling, serta perwakilan pemerintah daerah dari wilayah terdampak.
