Aisvara.id – Indonesia mulai menyusun pemetaan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama.
Kebutuhan tenaga kerja diperkirakan berubah pada setiap tahapan proyek, mulai dari pengembangan hingga pengoperasian pembangkit.
Pada fase pengembangan, kebutuhan SDM diproyeksikan mencapai sekitar 105 personel.
Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar 470 personel ketika proyek memasuki tahap konstruksi.
Kebutuhan tenaga kerja diperkirakan mencapai titik tertinggi pada fase komisioning dengan sekitar 870 personel.
Setelah PLTN mulai beroperasi, kebutuhan diproyeksikan berada di kisaran 820 personel.
Pemetaan tersebut menjadi salah satu agenda dalam Simposium Nasional Konsolidasi Pembangunan PLTN yang digelar di Yogyakarta.
Kegiatan ini diinisiasi joint committee yang melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), PT PLN (Persero), serta Universitas Gadjah Mada (UGM).
Forum tersebut mempertemukan sejumlah kementerian dan lembaga, regulator, akademisi, hingga asosiasi profesi.
Pembahasan diarahkan untuk memperkuat kesiapan nasional, termasuk menyusun peta jalan pengembangan SDM dan melakukan asesmen terhadap teknologi reaktor.
Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, mengatakan Indonesia telah memiliki modal awal berupa pengalaman riset, penguasaan teknologi, serta SDM di bidang nuklir.
Salah satu fondasi tersebut berasal dari pengalaman mengelola tiga reaktor riset BRIN secara mandiri.
“Fondasi riset dan penguasaan teknologi nuklir yang kita miliki didukung oleh pengalaman pengelolaan tiga reaktor riset BRIN serta keterlibatan para ahli lintas institusi membuktikan bahwa kapasitas SDM Indonesia sudah sangat siap,” ujar Amarulla dalam keterangannya dikutip Kamis (10/9/2026).
Ketiga reaktor riset tersebut selama ini dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, mulai dari pengujian sains, produksi radioisotop, hingga pelatihan operator.
Pengalaman pengoperasian reaktor selama puluhan tahun dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat kemampuan nasional di bidang teknologi nuklir.
Menurut Amarulla, pembangunan PLTN tidak hanya berkaitan dengan upaya memperluas pilihan sumber energi.
Energi nuklir juga diarahkan untuk mendukung ketersediaan listrik yang bersih, stabil, terjangkau, dan berkelanjutan bagi kebutuhan industri serta masyarakat.
“Pembangunan PLTN adalah demi kesejahteraan masyarakat dan syarat mutlak Indonesia Maju. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyatukan langkah lintas sektoral dan membangun komunikasi publik yang objektif serta transparan,” tegasnya.
Kebutuhan SDM Berbeda di Tiap Tahapan
Amarulla menjelaskan, strategi penyiapan SDM PLTN harus disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pada masing-masing tahapan pembangunan.
Hal ini karena jenis keahlian yang dibutuhkan akan berubah mengikuti perkembangan proyek.
Pada fase pengembangan, misalnya, sekitar 105 personel dipersiapkan untuk menangani berbagai kebutuhan seperti studi kelayakan, proses perizinan tapak, hingga perancangan dasar.
Memasuki tahap konstruksi, jumlah kebutuhan meningkat menjadi sekitar 470 personel.
Tenaga tersebut akan mendukung sejumlah pekerjaan, antara lain manajemen proyek, pengawasan mutu, serta pembangunan infrastruktur sipil dan mekanikal.
Kebutuhan terbesar muncul pada fase komisioning yang diperkirakan mencapai sekitar 870 personel.
Pada tahap ini, tenaga dengan kompetensi khusus diperlukan untuk melakukan pengujian sistem, inspeksi keselamatan, serta berbagai uji coba sebelum pembangkit memasuki tahap operasi.
Sementara itu, ketika PLTN mulai beroperasi, kebutuhan SDM diperkirakan mencapai sekitar 820 personel.
Kompetensi yang diperlukan meliputi pengoperasian reaktor, pemeliharaan, pengelolaan limbah, hingga proteksi radiasi.
Besarnya kebutuhan dan perbedaan kompetensi pada setiap fase membuat kesiapan SDM menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberlangsungan jadwal pembangunan PLTN.
Karena itu, BRIN mendorong penyusunan kerangka pengembangan SDM nuklir yang terintegrasi atau integrated nuclear HRD framework.
Kerangka tersebut tidak hanya berorientasi pada jumlah tenaga kerja, tetapi juga mencakup pendidikan, pelatihan, kualifikasi, serta kompetensi yang dibutuhkan pada setiap tahapan proyek.
“Perguruan tinggi pun ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam penyiapan SDM. Program Studi Teknik Nuklir UGM bersama Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), serta dukungan pusat pelatihan seperti PLN Pusdiklat diproyeksikan mengambil peran dalam membangun sistem pendidikan, pelatihan, dan kualifikasi yang terstandarisasi,” tambahnya.
Peran perguruan tinggi dalam pembangunan PLTN juga dinilai tidak berhenti pada penyediaan tenaga ahli.
Institusi pendidikan diharapkan menjadi pusat kolaborasi sekaligus berperan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai teknologi nuklir melalui penyampaian informasi sains yang objektif.
BRIN menilai pembangunan PLTN membutuhkan kerja sama lintas sektor yang melibatkan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta regulator seperti Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
Sinergi tersebut diharapkan dapat menghasilkan peta jalan pengembangan SDM nuklir yang menyeluruh sekaligus memastikan tenaga kerja Indonesia mampu memenuhi standar kompetensi yang diperlukan dalam pembangunan dan pengoperasian PLTN.
