Aisvara.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, meminta pemerintah bergerak cepat untuk menjamin keselamatan sekitar 58 ribu jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah.
Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat–Israel dan Iran berdampak pada penutupan wilayah udara di sejumlah titik strategis.
Akibatnya, terjadi penundaan penerbangan secara massal yang membuat ribuan jemaah Indonesia tertahan di berbagai bandara.
Abidin menilai situasi ini membutuhkan respons terukur dan koordinasi lintas kementerian agar para jemaah tidak berada dalam ketidakpastian terlalu lama.
“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Perhubungan harus segera berkoordinasi secara intensif untuk mendata jamaah terdampak sekaligus memastikan ketersediaan akomodasi darurat dan dukungan logistik,” ujar Abidin dalam keterangan resminya dikutip Kamis (5/3/2026).
Politikus Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara Indonesia, termasuk jemaah umrah, merupakan tanggung jawab konstitusional negara.
Ia meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi komprehensif apabila kondisi keamanan di kawasan semakin memburuk.
Selain itu, Abidin juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pengalihan rute penerbangan alternatif guna mempercepat proses pemulangan.
Bahkan, menurutnya, opsi evakuasi bertahap perlu disiapkan jika eskalasi konflik berpotensi mengancam keselamatan WNI di Arab Saudi dan wilayah sekitarnya.
“Langkah antisipasi harus segera dirumuskan. Jangan sampai para jamaah terlalu lama berada dalam ketidakjelasan situasi,” tegasnya.
Ia memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan mengawal langkah pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal kepada para jemaah.
Pengawasan tersebut dilakukan agar seluruh jemaah dapat kembali ke Tanah Air dengan aman dan selamat.
Abidin juga mengimbau para jemaah serta penyelenggara travel umrah untuk tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Kementerian Luar Negeri.
“Pemerintah harus hadir sepenuhnya agar jamaah tidak terlantar. Keselamatan serta kepastian pemulangan mereka wajib menjadi prioritas utama,” pungkas legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur IX itu.
