Aisvara.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan pemerintah agar segera mengambil langkah strategis dalam menghadapi kemunculan varian baru COVID-19 yang dikenal dengan nama Cicada.
Varian ini menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi memperluas penyebaran virus, meski masyarakat diminta tetap tenang.
Menurut Nurhadi, kemunculan subvarian BA.3.2 tersebut tidak boleh disikapi secara berlebihan.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi pengingat penting agar sistem kesehatan nasional tetap siaga dan mampu beradaptasi, meskipun Indonesia telah memasuki fase pascapandemi.
“Varian baru ini tidak perlu menimbulkan kepanikan. Namun, ini menjadi alarm bahwa kesiapan sistem kesehatan harus terus dijaga,” ujar Nurhadi, Rabu (8/4/2026).
Secara global, varian Cicada saat ini masuk dalam kategori variant under monitoring dan diketahui memiliki jumlah mutasi yang cukup tinggi pada bagian protein spike.
Penyebarannya telah terdeteksi di sedikitnya 25 negara dan disebut lebih banyak menyerang kelompok usia anak.
Sejumlah laporan internasional juga menyebutkan bahwa varian ini berpotensi meningkatkan risiko infeksi ulang.
Meski demikian, hingga kini belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa tingkat keparahannya melebihi subvarian Omicron.
Kelompok anak dinilai lebih rentan terhadap varian ini karena sebagian belum mendapatkan vaksinasi COVID-19, sehingga tingkat kekebalannya relatif rendah.
Meski begitu, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa hingga saat ini belum ada temuan kasus varian Cicada di Indonesia.
Nurhadi menilai kondisi tersebut memang memberikan sedikit ruang ketenangan.
Namun, ia mengingatkan bahwa penyebaran virus di tingkat global masih sulit diprediksi, terlebih dengan meningkatnya mobilitas internasional.
“Walaupun belum masuk ke Indonesia, kita tidak boleh lengah. Yang penting adalah memastikan kemampuan deteksi dini kita berjalan optimal,” katanya.
Ia menekankan bahwa perhatian utama bukan hanya soal ada atau tidaknya varian tersebut di dalam negeri, tetapi juga kesiapan sistem dalam mendeteksi perubahan sejak awal.
Belajar dari pengalaman pandemi sebelumnya, Nurhadi menyebut bahwa jeda waktu antara kemunculan varian di dunia dan masuknya ke suatu negara biasanya sangat singkat, sementara respons kebijakan sering kali terlambat.
Untuk itu, DPR mendorong pemerintah agar memperkuat sistem genomic surveillance secara merata, tidak hanya terfokus di kota besar.
“Kecepatan dan akurasi data sangat menentukan dalam pengambilan kebijakan. Jangan sampai kita terlambat membaca situasi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi publik agar tetap jelas dan tidak menimbulkan kepanikan, namun juga tidak meremehkan potensi risiko yang ada.
Nurhadi turut mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dasar, seperti memakai masker saat sakit atau berada di keramaian, melindungi kelompok rentan, serta mengikuti vaksinasi penguat bagi yang berisiko.
Di sisi lain, pemerintah juga diminta menyiapkan langkah antisipasi lintas sektor, termasuk perlindungan bagi pekerja harian, keberlangsungan UMKM, hingga kesiapan bantuan sosial jika situasi memburuk.
“Kekuatan sistem kesehatan tidak hanya dilihat dari saat menghadapi krisis besar, tetapi dari kemampuan membaca tanda-tanda kecil sebelum menjadi ancaman serius,” pungkasnya.
