Aisvara.id – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah merancang penetapan Hari Pelayanan Publik Nasional sebagai upaya memperkuat komitmen terhadap kualitas layanan kepada masyarakat.
Penetapan hari tersebut diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga mendorong peningkatan nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Momentum peringatan ini dinilai penting untuk menjaga ingatan kolektif bangsa sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap isu pelayanan publik.
Melalui kolaborasi dengan pakar, masyarakat, dan berbagai instansi, pemerintah ingin memastikan bahwa peringatan ini memiliki nilai strategis dan berdampak luas.
Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menegaskan bahwa forum diskusi yang digelar bertujuan menghimpun berbagai perspektif guna memperkaya dasar penetapan hari nasional tersebut.
“Diskusi ini diharapkan mampu menghadirkan masukan yang tajam, objektif, dan konstruktif, baik dari sisi historis, filosofis, maupun strategis,” ujar Purwadi saat membuka forum di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ia menambahkan, penetapan Hari Pelayanan Publik Nasional harus memiliki makna lebih dari sekadar seremoni tahunan.
Menurutnya, momentum ini perlu menjadi pengingat bahwa pelayanan publik merupakan inti dari kinerja pemerintah.
“Hari ini harus menjadi pengingat nasional sekaligus ruang evaluasi bersama, apakah layanan yang diberikan sudah semakin mudah, cepat, dan inklusif,” jelasnya.
Lebih lanjut, pemerintah menekankan bahwa pemilihan tanggal peringatan harus mempertimbangkan sejumlah aspek penting, seperti kedekatan dengan memori publik, tidak beririsan dengan hari nasional lain, serta mampu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menyampaikan bahwa peringatan ini akan diarahkan menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh instansi pemerintah.
“Momentum ini bukan untuk kegiatan seremonial besar, tetapi difokuskan pada aksi nyata peningkatan kualitas layanan yang langsung dirasakan masyarakat,” tegas Otok.
Dengan pendekatan tersebut, Hari Pelayanan Publik Nasional diharapkan menjadi pendorong transformasi layanan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
