Aisvara.id – Satu tahun setelah kampanye #SaveRajaAmpat digaungkan, Greenpeace Indonesia menyatakan kawasan Raja Ampat masih menghadapi ancaman serius dari aktivitas industri ekstraktif.
Temuan tersebut dituangkan dalam laporan terbaru bertajuk “Surga yang Tak Terlindungi” yang dipublikasikan bertepatan dengan pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
Bersamaan dengan peluncuran laporan itu, sejumlah aktivis Greenpeace menggelar aksi damai tanpa kekerasan di lokasi pembukaan GIIAS 2026 di Tangerang, Banten.
Mereka membentangkan salindia bertuliskan “Protect Raja Ampat, Stop Dirty Energy” dan “Is Your Car Powered by Forest Destruction?” saat Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meresmikan pameran otomotif tersebut.
Menurut Greenpeace, aksi tersebut merupakan bentuk pengingat kepada pemerintah agar memberikan perlindungan menyeluruh terhadap Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia.
“Greenpeace ingin menyampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa perhatian kami masih tertuju ke Raja Ampat. Meski Juni tahun lalu Menteri Bahlil Lahadalia mengumumkan pencabutan empat dari lima izin tambang nikel di Raja Ampat, sedikit sekali bukti bahwa pemerintah Indonesia serius melindungi Raja Ampat dari ancaman industri ekstraktif dan memulihkan lingkungan yang rusak akibat tambang nikel,” kata Belgis Habiba, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia dalam keterangan resminya dikutip Jumat (31/7/2026).
Dalam laporannya, Greenpeace menyebut terdapat sedikitnya tiga perusahaan yang sedang memproses izin pertambangan nikel dengan rencana operasi di wilayah timur Pulau Waigeo.
Salah satu perusahaan tersebut juga disebut tengah berupaya mengaktifkan kembali izin pertambangan batu bara di Pulau Misool.
Selain itu, Greenpeace juga menemukan keberadaan dua perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di kawasan darat maupun perairan sekitar Pulau Salawati.
Menurut organisasi tersebut, kondisi ini menunjukkan masih besarnya ancaman industri energi terhadap kawasan konservasi yang menjadi habitat penting berbagai spesies serta ruang hidup masyarakat adat.
Laporan itu juga menyoroti aktivitas PT Gag Nikel yang masih beroperasi di Raja Ampat.
Greenpeace mengungkap hasil audit lingkungan yang dilakukan atas perintah Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun lalu menemukan 24 persoalan dalam operasional perusahaan tersebut.
Sejumlah temuan audit mencakup pengendalian sedimentasi dan erosi yang dinilai belum optimal, meningkatnya risiko sedimen menuju wilayah pesisir dan laut saat musim hujan, belum maksimalnya penerapan perlindungan keanekaragaman hayati selama kegiatan penambangan, hingga potensi gangguan terhadap sistem hidrologi dan sumber daya air di pulau-pulau kecil.
Greenpeace menyatakan memperoleh salinan hasil audit tersebut melalui mekanisme permohonan informasi publik.
Berdasarkan keterbukaan informasi dari PT Aneka Tambang (Antam) Tbk selaku induk perusahaan PT Gag Nikel, sebagian bijih nikel dari perusahaan tersebut disebut diolah oleh PT Universal Metals Investment (UMI).
Penelitian lanjutan Greenpeace mengaitkan kepemilikan PT UMI dengan Tsingshan Group.
Tsingshan juga disebut sebagai salah satu pemegang saham utama PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), yang memiliki perusahaan patungan Youshan Nickel Indonesia bersama Grup Huayou. Perusahaan tersebut memproduksi material baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Greenpeace menyebut PT Huayou memasok nikel ke rantai pasok komponen baterai yang terhubung dengan sejumlah produsen kendaraan listrik dunia, termasuk Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, BMW, Mercedes, Tesla, dan BYD. Namun, Greenpeace menegaskan keterkaitan langsung bijih nikel dari PT Gag dengan produk kendaraan dari perusahaan-perusahaan tersebut belum dapat dipastikan karena minimnya transparansi rantai pasok.
“Lewat aksi damai kreatif tanpa kekerasan hari ini kami juga ingin menanyakan kepada para produsen kendaraan listrik tentang muasal energi yang mereka gunakan: apakah rantai pasok mereka terhubung dengan penambangan yang menyebabkan deforestasi dan merusak lingkungan? Kami mendesak para pelaku rantai pasok, termasuk produsen baterai kendaraan listrik, untuk menginvestigasi rantai pasok mereka, serta secara jelas dan terbuka menolak suplai nikel yang berasal dari tambang-tambang di Raja Ampat atau area-area yang penting untuk keanekaragaman hayati dan Masyarakat Adat,” kata Anggi Putra Prayoga, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.
Greenpeace menilai percepatan elektrifikasi kendaraan yang terus didorong pemerintah sejak era Presiden Joko Widodo hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meningkatkan permintaan terhadap mineral transisi seperti nikel.
Di sisi lain, organisasi lingkungan tersebut menilai peningkatan aktivitas pertambangan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip transisi energi yang berkeadilan.
Greenpeace mencatat penambangan nikel di Raja Ampat telah menyebabkan deforestasi lebih dari 500 hektare di pulau-pulau kecil yang menurut ketentuan seharusnya tidak menjadi lokasi pertambangan.
Meski mendukung transisi menuju energi bersih untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, Greenpeace menegaskan proses tersebut harus tetap mengutamakan perlindungan lingkungan, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Organisasi tersebut juga merujuk laporan Beyond Extraction yang menawarkan berbagai skenario transisi energi selaras dengan target pembatasan kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius sebagaimana diatur dalam Perjanjian Paris.
“Greenpeace mendesak perlindungan Raja Ampat secara penuh dan permanen dari aktivitas industri yang merusak, serta penegakan hukum demi melindungi pulau-pulau kecil dan area konservasi di darat dan laut. Area-area yang penting untuk keanekaragaman hayati dan Masyarakat Adat harus bebas dari tambang,” tambah Anggi.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Greenpeace bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil juga telah mengembangkan peta Global Restricted Areas Map yang mengidentifikasi kawasan-kawasan yang dinilai harus bebas dari aktivitas pertambangan demi menjaga keanekaragaman hayati dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.
