Aisvara.id – Pemerintah terus mengupayakan penguatan ketahanan fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global, termasuk lonjakan harga energi dan komoditas.
Langkah tersebut menjadi fokus dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/03/2026) kemarin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah ambang batas 3 persen.
Menurut Airlangga, upaya tersebut dilakukan melalui efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga (K/L) sesuai arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna.
“Kami menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen melalui langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga, sesuai arahan Presiden dan hasil pembahasan dengan kementerian teknis,” ujar Airlangga.
Selain pengendalian anggaran, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi untuk meredam dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas global.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah peningkatan produksi batu bara guna menjaga pasokan dan stabilitas energi.
“Presiden meminta agar volume produksi batu bara ditingkatkan, sehingga diperlukan penyesuaian dalam RKAB,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara untuk mengoptimalkan penerimaan negara, terutama di tengah tren kenaikan harga komoditas tersebut.
Transformasi sektor energi juga menjadi perhatian, salah satunya melalui percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Program ini ditugaskan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional.
Tak hanya itu, pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan fleksibilitas kerja dengan skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja.
Langkah ini dinilai berpotensi menekan konsumsi bahan bakar secara signifikan akibat berkurangnya mobilitas masyarakat.
“Penghematan dari sisi penggunaan bahan bakar cukup besar, bisa mencapai sekitar 20 persen dari konsumsi normal,” ungkap Airlangga.
Ia menambahkan bahwa skema WFH tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.
Saat ini, pemerintah masih mematangkan seluruh kebijakan tersebut sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.