Aisvara.id – Anggota DPR RI Ahmad Heryawan menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah Indonesia yang menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.
Ia menilai langkah tersebut sebagai kebijakan yang tepat dengan mempertimbangkan situasi keamanan dan aspek hukum internasional.
Menurutnya, pendekatan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi jalur paling relevan karena memiliki legitimasi global serta mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan misi perdamaian.
Kang Aher—sapaan akrabnya—mengungkapkan bahwa kondisi di Gaza saat ini masih sangat fluktuatif dan berisiko tinggi.
Oleh sebab itu, kehati-hatian diperlukan sebelum mengambil keputusan strategis, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan personel dan kedaulatan wilayah negara lain.
“Penundaan pengiriman pasukan merupakan keputusan yang bijak. Setiap keterlibatan Indonesia harus berada dalam kerangka hukum internasional yang jelas, yakni melalui mandat resmi PBB,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/3/2026).
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga menegaskan bahwa kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia selama ini selalu berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Karena itu, keterlibatan melalui mekanisme PBB dinilai mampu memastikan efektivitas sekaligus pengakuan internasional terhadap peran Indonesia.
Ia turut menyoroti pentingnya langkah diplomasi dalam mendorong terciptanya gencatan senjata permanen serta penyelesaian konflik secara damai di kawasan Gaza.
“Indonesia perlu terus mengedepankan diplomasi kemanusiaan, memperkuat dukungan kepada rakyat Palestina, dan mendorong solusi damai yang adil. Peran kita tidak hanya melalui pengiriman pasukan, tetapi juga lewat bantuan kemanusiaan dan diplomasi aktif di forum internasional,” jelasnya.
Sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, ia juga mendorong pemerintah untuk terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk negara sahabat dan lembaga internasional, guna memastikan setiap kebijakan yang diambil berdampak positif bagi upaya perdamaian.
Selain itu, ia menyinggung perlunya evaluasi terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) apabila tidak menunjukkan komitmen yang jelas terhadap kemerdekaan Palestina.
“Seluruh elemen bangsa harus terus memberikan dukungan moral dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina serta menjaga persatuan dalam menyikapi isu global. Jika BOP tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina, maka keberadaan Indonesia di dalamnya perlu dievaluasi,” tutupnya.
