Aisvara.id – Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara paling tangguh menghadapi guncangan energi global pada 2026.
Temuan ini tertuang dalam laporan Eye on the Market yang dirilis J.P. Morgan Asset Management pada 21 Maret 2026 bertajuk Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026.
Hasil tersebut sekaligus memperkuat arah kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi harga energi dunia.
Dalam kajiannya, laporan tersebut meneliti 52 negara yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi global.
Penilaian dilakukan menggunakan indikator total insulation factor, yakni ukuran komposit dari empat sumber energi domestik: produksi gas, batu bara, energi nuklir, dan energi terbarukan, yang dihitung sebagai persentase dari konsumsi energi akhir nasional.
Indonesia mencatat nilai insulation factor sebesar 77 persen, hanya sedikit di bawah Afrika Selatan (79 persen), serta melampaui Tiongkok (76 persen) dan Amerika Serikat (70 persen).
Capaian ini menunjukkan tingginya kemampuan Indonesia dalam menopang kebutuhan energi dari sumber dalam negeri.
Ketahanan tersebut terutama didorong oleh dominasi produksi batu bara domestik yang menyuplai sekitar 48 persen konsumsi energi nasional.
Selain itu, gas bumi berkontribusi sebesar 22 persen dan energi terbarukan sekitar 7 persen.
Dalam laporan itu, Indonesia juga dikelompokkan bersama sejumlah negara seperti Tiongkok, India, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina sebagai negara yang diuntungkan oleh produksi batu bara domestik saat terjadi krisis energi.
Dari sisi ketergantungan global, Indonesia dinilai memiliki paparan yang sangat rendah terhadap jalur distribusi energi internasional yang rentan.
Impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz hanya menyumbang sekitar 1 persen dari total konsumsi energi primer nasional.
Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Korea Selatan (33 persen), Taiwan dan Thailand (27 persen), serta Singapura (26 persen).
Sebaliknya, negara-negara maju seperti Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda dinilai lebih rentan karena tingginya ketergantungan terhadap impor energi.
Menanggapi capaian tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pengakuan dari J.P. Morgan mencerminkan sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga ketahanan energi nasional.
“Hasil ini bukan sekadar apresiasi atas kondisi saat ini, melainkan validasi atas pilihan kebijakan jangka panjang Pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber energi domestik dan akselerasi transisi energi. Di tengah volatilitas harga energi global, posisi ini memberikan ruang fiskal yang lebih terkendali bagi APBN 2026 dan membantu melindungi daya beli masyarakat serta kelangsungan aktivitas dunia usaha,” ujar Menko Airlangga.
Ia juga menegaskan bahwa capaian tersebut tidak membuat pemerintah lengah.
Berbagai langkah strategis terus diperkuat, termasuk peningkatan produksi migas domestik untuk menekan defisit neraca energi dan meningkatkan penerimaan negara, percepatan pengembangan energi baru terbarukan sesuai rencana nasional, serta perluasan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai.
Selain itu, pemerintah juga mendorong diversifikasi sumber pasokan dan jalur logistik energi guna mengantisipasi risiko geopolitik global.
Ke depan, koordinasi kebijakan energi dan fiskal akan terus diperkuat agar manfaat ketahanan energi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan pelaku usaha.
