Aisvara.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi mengambil langkah inovatif dengan mendorong pendidikan koperasi bagi masyarakat melalui dunia pendidikan.
Salah satu strategi yang disiapkan adalah memasukkan materi perkoperasian ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah.
Kebijakan ini menjadi bentuk nyata dalam menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan sejak usia dini.
“Ini bahkan mungkin baru yang pertama di Indonesia, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian, di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jateng, Kota Semarang, Selasa (5/5/2026).
Sumarno menjelaskan, kurikulum tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh tentang sistem dan nilai dasar koperasi kepada pelajar.
“Koperasi ini sangat berbeda dengan konsep bisnis umum. Koperasi adalah penggabungan antara konsep bisnis dengan nilai sosial. Di sana ada kebersamaan, ada gotong royong, dan kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota. Inilah yang harus kita pahamkan kembali kepada masyarakat kita,” tegas Sumarno.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa program ini juga selaras dengan kebijakan nasional, khususnya program Presiden RI terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Oleh karena itu, penanaman nilai ekonomi berbasis kebersamaan perlu dilakukan sejak bangku sekolah.
“Kita ingin menginternalisasi pemahaman ini sejak dini, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Harapannya, koperasi masa depan dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar memahami ruh koperasi, sehingga kemajuan bersama dan gotong royong benar-benar terbangun,” imbuhnya.
Rencananya, inisiatif ini akan disampaikan langsung kepada Menteri Koperasi RI.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap kurikulum tersebut tidak hanya diterapkan secara lokal, tetapi juga dapat menjadi acuan di tingkat nasional.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, mengungkapkan bahwa kurikulum ini akan diterapkan di seluruh sekolah di bawah Dinas Pendidikan serta madrasah di bawah Kementerian Agama di wilayah Jawa Tengah.
Ia menilai, selama ini materi ekonomi di sekolah masih bersifat umum dan belum mengupas koperasi secara mendalam, padahal pendidikan koperasi pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional pada era 1980-an.
“Kami ingin up lagi, bahwa pendidikan perkoperasian itu sangat penting. Tujuan FGD ini adalah menyempurnakan draf kurikulum, agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah, serta menghasilkan modul yang aplikatif,” jelas Dwi.
Implementasi kurikulum ini ditargetkan dapat dimulai pada tahun ajaran baru mendatang.
“Kita menyongsong tahun ajaran baru. Semoga bisa segera dieksekusi. FGD ini berlangsung selama tiga hari, dan diikuti oleh 40 ahli yang berkompeten di bidang kurikulum,” tambahnya.
FGD tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota Semarang, hingga praktisi koperasi dan tim ahli.
Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan kurikulum yang relevan dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dengan langkah ini, Jawa Tengah optimistis dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya cakap secara finansial, tetapi juga memiliki kepedulian sosial serta semangat gotong royong dalam membangun perekonomian melalui koperasi.
