Aisvara.id – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Yayasan Ketilang Insan Mandiri terkait Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1543 Tahun 2025.
Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis, 16 Juli 2026, majelis hakim menyatakan keputusan tersebut tidak sah dan memerintahkan Menteri Agama untuk segera mencabutnya.
Putusan dalam perkara Nomor 9/G/2026/PTUN.JKT itu juga berdampak terhadap Yayasan Syarif Hidayatullah dan Yayasan Triguna yang turut berkaitan dengan kebijakan integrasi pengelolaan sekolah ke dalam Badan Layanan Umum (BLU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Dalam perkara tersebut, Menteri Agama menjadi tergugat karena menerbitkan KMA Nomor 1543 Tahun 2025.
Sementara itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkedudukan sebagai tergugat II intervensi karena memiliki kepentingan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan integrasi tersebut.
Majelis hakim menilai Menteri Agama tidak memiliki kewenangan mengatur satuan pendidikan swasta yang berada di bawah badan hukum yayasan melalui keputusan tersebut.
Atas pertimbangan itu, hakim memerintahkan pencabutan KMA Nomor 1543 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 6 Oktober 2025.
Selain menjadi kewajiban administratif bagi Menteri Agama, putusan tersebut juga berdampak terhadap UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Seluruh kebijakan yang selama ini berlandaskan KMA tersebut harus disesuaikan dengan amar putusan pengadilan.
Perkara ini mulai diperiksa sejak Januari 2026. Sengketa muncul setelah Kementerian Agama menerbitkan kebijakan yang mengintegrasikan pengelolaan sejumlah sekolah milik yayasan ke dalam BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Pihak yayasan berpendapat kebijakan tersebut telah melampaui kewenangan pemerintah karena menyentuh ranah badan hukum privat dan mengurangi hak yayasan sebagai penyelenggara pendidikan.
Dalam amar putusannya, PTUN Jakarta tidak hanya menyatakan KMA Nomor 1543 Tahun 2025 tidak sah, tetapi juga mengabulkan seluruh gugatan penggugat serta mewajibkan Menteri Agama mencabut keputusan tersebut.
Sebelumnya, pengadilan juga mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa.
Dengan demikian, apabila pemerintah mengajukan banding, KMA tersebut tetap tidak dapat diberlakukan selama penetapan penundaan masih berlaku.
Ketua Tim Pembela Pendidikan, Muhammad Ali Fernandez, menyatakan putusan tersebut mengembalikan kedudukan yayasan sebagai badan hukum swasta yang memiliki hak mengelola lembaga pendidikannya secara mandiri.
“Putusan ini mengembalikan status yayasan sebagai badan hukum swasta. Karena Menteri Agama merupakan pihak yang menerbitkan KMA, kami meminta Menteri Agama mematuhi putusan pengadilan dan segera mencabut KMA Nomor 1543 Tahun 2025,” kata Ali.
Ali menegaskan, setelah KMA dicabut, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga harus menghentikan seluruh kebijakan yang selama ini didasarkan pada aturan tersebut.
“Kami juga meminta pihak Rektorat UIN Jakarta menghormati putusan PTUN, menghentikan seluruh tindakan pengambilalihan yang mendasarkan pada KMA tersebut, serta mengembalikan pengelolaan aset dan keuangan yayasan sesuai kedudukan hukum masing-masing,” ujarnya.
Menurut Ali, pembatalan KMA juga berdampak terhadap seluruh kebijakan turunan yang lahir berdasarkan keputusan tersebut.
“Status izin operasional Madrasah Pembangunan harus dikembalikan. KMA Nomor 1543 Tahun 2025 beserta kebijakan turunannya tidak dapat lagi dijadikan dasar tindakan selama putusan pengadilan berlaku,” kata Ali.
Ia juga meminta seluruh pihak menghindari tindakan yang dapat memberikan tekanan kepada pengurus yayasan, guru, siswa maupun orang tua murid.
Menurutnya, setiap perselisihan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan melalui penguasaan fisik ataupun pengerahan massa di lingkungan sekolah.
Sengketa ini sebelumnya sempat memicu ketegangan pada 4 Juni 2026 ketika rombongan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mendatangi kompleks sekolah di Pamulang, Kota Tangerang Selatan, untuk melakukan sosialisasi dan pelaksanaan integrasi pengelolaan sekolah.
Saat itu terjadi aksi saling dorong di gerbang sekolah setelah petugas keamanan yayasan menahan rombongan yang hendak masuk ke area sekolah.
Aparat kepolisian bersama anggota TNI kemudian turun tangan untuk meredam situasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Putusan PTUN Jakarta tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa seluruh aset sekolah milik yayasan secara otomatis beralih menjadi aset Kementerian Agama atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Selain mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, pihak yayasan juga menempuh berbagai langkah hukum lain, di antaranya mengajukan keberatan kepada notaris dan Kementerian Hukum serta membawa sengketa kepengurusan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dan Yayasan Triguna ke pengadilan.
Menutup keterangannya, Muhammad Ali Fernandez menegaskan seluruh langkah yang dilakukan pihak yayasan tetap berada dalam koridor hukum.
“Kami meyakini bahwa apa yang kami lakukan masih berada dalam koridor hukum. Karena itu, seluruh langkah yang kami tempuh dilakukan melalui jalur hukum untuk memperoleh kepastian dan keadilan,” ujar Muhammad Ali Fernandez.
