Aisvara.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan sekaligus ketepatan komunikasi publik kini menjadi kunci utama dalam menghadapi derasnya arus disinformasi di ruang digital.
Pemerintah, menurutnya, tidak lagi memiliki toleransi untuk terlambat menyampaikan narasi resmi di tengah banjir informasi yang bergerak sangat cepat.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat menghadiri Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 yang digelar di Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).
Forum ini diikuti oleh para Kepala Biro Humas kementerian dan lembaga, BUMN, BUMD, hingga perwakilan pemerintah daerah.
Meutya menekankan bahwa era digital menuntut pemerintah untuk tidak memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan beriringan.
Keterlambatan komunikasi, kata dia, justru membuka celah bagi disinformasi untuk berkembang dan membentuk persepsi publik yang keliru.
“Ketika pemerintah lambat merespons, ruang kosong itu akan diisi oleh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, pesan yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak akurat,” ujar Meutya.
Ia juga menyoroti semakin beratnya tantangan komunikasi publik seiring meningkatnya persaingan konten di media sosial.
Dalam kondisi tersebut, keberhasilan humas pemerintah tidak lagi diukur dari seberapa rapi pesan disusun, melainkan dari seberapa efektif informasi itu dipahami oleh publik.
“Tolok ukur humas bukan pada apa yang kita tulis, tetapi apa yang benar-benar diterima masyarakat. Jika informasi yang benar kalah oleh disinformasi, itu berarti kita belum berhasil,” katanya.
Lebih jauh, Meutya menegaskan bahwa komunikasi publik kini telah menjadi bagian penting dari kepemimpinan negara, bukan sekadar fungsi pendukung.
Reputasi pemerintah serta keberhasilan program nasional sangat bergantung pada konsistensi narasi yang disampaikan kepada publik.
Menurutnya, peran humas di setiap kementerian dan lembaga menjadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap negara.
Selain itu, Menkomdigi juga menekankan pentingnya sinergi dan jejaring antarlembaga dalam menghadapi disinformasi yang bekerja secara kolektif.
Upaya melawan hoaks, lanjut Meutya, tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri.
“Kalau disinformasi bergerak secara berjejaring, maka humas pemerintah juga harus membangun jejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” tegasnya.
Penguatan data juga menjadi perhatian utama. Meutya menilai konsolidasi dan kesiapan data di internal kementerian dan lembaga merupakan fondasi penting agar humas dapat bergerak cepat dan akurat saat isu strategis muncul.
“Tanpa bank data yang siap, mustahil kita bisa cepat. Kita tidak bisa lagi menunggu data dikumpulkan ketika isu sudah ramai dibicarakan publik,” ujarnya.
Menutup arahannya, Meutya mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi internal maupun lintas lembaga, serta menyampaikan kebijakan pemerintah dengan pendekatan komunikasi yang beragam namun tetap satu tujuan.
“Mari kita bangun satu narasi untuk negeri ini. Gaya boleh berbeda, suara bisa beragam, tetapi arah dan tujuannya harus sama. Peran humas hari ini sangat strategis dan menantang, dan itu harus kita hadapi bersama,” pungkasnya.
