Aisvara.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, menyampaikan belasungkawa mendalam atas kecelakaan kereta api yang melibatkan KRL dan kereta jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.
Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan aspek keselamatan di jalur perkeretaapian.
“Atas nama pribadi maupun atas nama DPR RI, saya sampaikan dukacita mendalam untuk para korban dalam kecelakaan kereta api yang terjadi semalam di wilayah Bekasi,” kata Puan Maharani dikutip Rabu (29/4/2026).
Peristiwa nahas bermula ketika sebuah taksi listrik tertabrak KRL di kawasan Bulak Kapal setelah kendaraan itu berhenti di tengah perlintasan sebidang.
Posisi taksi berada di jalur rel hingga akhirnya tertemper KRL yang melaju ke arah Jakarta.
Akibat kejadian itu, perjalanan KRL tujuan Jakarta–Cikarang terganggu dan rangkaian kereta berhenti di jalur.
Tidak lama berselang, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dari arah belakang menabrak KRL yang tengah berhenti.
Benturan keras menyebabkan lokomotif KA Argo Bromo Anggrek masuk hingga ke gerbong khusus wanita di bagian belakang KRL.
Insiden tragis ini mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 84 lainnya mengalami luka-luka.
Menanggapi kejadian tersebut, Puan menegaskan pentingnya peningkatan sistem keselamatan oleh pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia dan para pemangku kepentingan terkait.
“Kita minta Pemerintah, KAI, bersama stakeholder terkait untuk lebih memprioritaskan persoalan keselamatan di jalur kereta api. Sistem dan keamanan pada jalur kereta api harus diperbaiki,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
“Terutama pada perlintasan sebidang yang masih banyak kita temukan di sepanjang perlintasan kereta. Karena keamanannya sangat kurang, kecelakaan kereta seringkali terjadi dan ini harus disikapi dengan serius,” imbuh Puan.
Ia menilai, kecelakaan di kawasan Bekasi Timur bukan hanya menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga menjadi indikator penting terhadap kepercayaan publik pada transportasi massal.
“Dalam sistem mobilitas perkotaan seperti Jabodetabek, KAI Commuter Line atau KRL bukan sekadar moda angkut massal, melainkan infrastruktur sosial yang menopang ritme kerja, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat setiap hari,” jelasnya.
“Karena itu, setiap insiden besar tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap rasa aman menggunakan transportasi kereta,” tambah Puan.
Lebih lanjut, ia menyoroti kompleksitas operasional jalur kereta di wilayah metropolitan yang semakin tinggi, mulai dari frekuensi perjalanan yang meningkat hingga berbagi lintasan antar layanan.
“Dalam kondisi seperti ini, keselamatan tidak cukup dilihat hanya sebagai kepatuhan prosedur operasional harian, tetapi harus hadir dalam bentuk standarisasi pengamanan yang mampu meyakinkan masyarakat bahwa setiap potensi risiko sudah diantisipasi,” paparnya.
Puan juga menekankan pentingnya evaluasi pascakejadian agar sistem keselamatan terus diperkuat, terutama di tengah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap layanan KRL yang dioperasikan oleh KAI Commuter.
“Bahwa KRL tetap harus menjadi moda transportasi yang paling dapat dipercaya dari sisi keselamatan,” tutur Mantan Menko PMK ini.
Ia menambahkan, masyarakat tidak boleh kehilangan kepercayaan terhadap transportasi kereta akibat insiden tersebut.
“Justru setelah insiden seperti ini, operator dan Pemerintah perlu menunjukkan bahwa standar keselamatan diperbarui secara nyata, terukur, dan dapat dipahami masyarakat,” ucapnya.
Puan juga mendorong agar investigasi terhadap kecelakaan ini menghasilkan pembelajaran yang konkret dan sistemik.
“Dan hasil terpenting dari evaluasi ini adalah memastikan masyarakat melihat bahwa menggunakan KRL tetap merupakan pilihan transportasi yang aman, rasional, dan didukung oleh sistem keselamatan yang terus diperkuat,” tutup Puan.
