Aisvara.id – Kader Posyandu dinilai memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam penanganan gizi dasar, kesehatan ibu dan anak, serta upaya pengentasan stunting.
Selama ini, kader Posyandu menjalankan berbagai fungsi penting mulai dari deteksi dini, edukasi gizi keluarga, hingga pemantauan tumbuh kembang anak di tingkat masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Ateng Sutisna menegaskan pentingnya memperkuat peran kader Posyandu dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kader Posyandu bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah, tetapi entitas sosial yang memahami secara detail kondisi masyarakat di wilayahnya,” ujarnya dikutip Minggu (10/5/2026).
Ia menilai kehadiran program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional tidak boleh mengurangi peran penting kader Posyandu yang selama ini terbukti efektif dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa transformasi kebijakan ini tidak justru menggeser peran strategis kader Posyandu yang selama ini sudah terbukti efektif,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
Menurutnya, kader Posyandu memiliki kekuatan sosial karena berinteraksi langsung dengan masyarakat di lingkungannya.
Kedekatan itu dinilai menjadi keunggulan yang sulit digantikan oleh sistem yang sepenuhnya terpusat.
“Ini adalah kekuatan yang tidak bisa digantikan oleh sistem yang sepenuhnya terpusat,” jelasnya.
Dalam praktiknya, kader Posyandu menjalankan sejumlah tugas penting, seperti pengukuran antropometri, pemantauan pertumbuhan melalui Kartu Menuju Sehat (KMS), hingga edukasi pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI).
Karena itu, ia mengingatkan agar distribusi makanan dalam program MBG tetap memperhatikan kebutuhan spesifik balita.
“Pemberian makanan untuk balita tidak bisa disamaratakan dengan anak usia sekolah. Ada standar yang harus dijaga agar tidak menimbulkan masalah baru,” ungkap legislator daerah pemilihan Jawa Barat IX yang meliputi Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang tersebut.
Ia juga mendorong agar program MBG dijalankan secara terintegrasi dengan ekosistem layanan kesehatan yang sudah ada, khususnya Posyandu.
Dalam skema tersebut, kader Posyandu diharapkan dapat dilibatkan sebagai validator data penerima manfaat, pengawas kualitas, hingga mitra operasional program.
Selain itu, Anggota Komisi XII DPR RI itu turut mengusulkan penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi distribusi berbasis Posyandu, peningkatan kapasitas kader dalam monitoring gizi, serta pemberdayaan kader dalam ekosistem ekonomi lokal melalui operasional dapur MBG.
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diharapkan dapat mengedepankan pendekatan kolaboratif yang menggabungkan sistem logistik nasional dengan kekuatan sosial masyarakat.
“Maka kita tidak hanya menjalankan program, tetapi membangun sistem ketahanan gizi yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
