Aisvara.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) segera mempercepat langkah-langkah mitigasi untuk menghadapi potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau 2026.
Upaya antisipasi sejak dini dinilai sangat penting guna menjaga stabilitas produksi pangan nasional sekaligus mengurangi risiko gagal panen di berbagai daerah.
Permintaan tersebut disampaikan Alex dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pejabat Eselon I Kementerian Pertanian di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Ia menegaskan bahwa pengalaman menghadapi El Nino pada 2015 harus menjadi bahan evaluasi agar dampak serupa tidak kembali terjadi.
Menurut Alex, pada 2015 luas lahan pertanian yang mengalami puso mencapai sekitar 217 ribu hektare.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dampak El Nino pada 2023 maupun kondisi yang terjadi saat ini.
Sebagai langkah antisipasi, Alex menilai pemerintah harus memprioritaskan penguatan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung sektor pertanian selama musim kemarau.
“Optimalisasi infrastruktur sumber daya air, antara lain rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan pemanfaatan embung, sumur bor, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, serta relokasi pompa air ke wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan juga harus diutamakan,” ujar Alex.
Selain itu, ia juga menyoroti proyeksi perkembangan fenomena El Nino dan La Nina hingga Maret 2027.
Berdasarkan data yang dipaparkan, kondisi iklim diperkirakan masih berada pada fase El Nino dengan intensitas lemah hingga sedang sehingga berbagai langkah mitigasi perlu segera diperkuat.
Alex juga meminta pemerintah mempercepat penyaluran sarana produksi pertanian, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kekeringan.
“Antisipasi juga diperlukan dengan cara akselerasi distribusi sarana produksi pertanian, antara lain benih atau bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga pakan ternak, khususnya bagi daerah yang berisiko tinggi terdampak El Nino,” katanya.
Di samping itu, ia menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini yang mengacu pada data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau 2026 telah dimulai sejak April di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan secara bertahap meluas ke berbagai daerah.
Puncak musim kemarau diperkirakan akan terjadi pada Agustus mendatang.
Alex menambahkan, pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan harus dilakukan secara cepat dan akurat agar pemerintah dapat memantau perkembangan produksi pangan nasional sekaligus mengambil langkah penanganan secara tepat.
“Memperkuat sistem peringatan dini berbasis data BMKG, dan melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan secara tepat waktu, sehingga perkembangan produksi pangan nasional dapat terpantau,” pungkasnya.
