Aisvara.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai krisis geopolitik global yang mengganggu pasokan petrokimia dan mendorong kenaikan harga plastik harus menjadi titik balik bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada bahan tersebut.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz sebagai jalur vital distribusi minyak dunia, kembali memperlihatkan rapuhnya sistem industri nasional yang masih bergantung pada impor serta pola ekonomi linear.
Gangguan pasokan nafta bahan utama produksi plastik telah menyebabkan kenaikan harga resin plastik secara global.
Dalam waktu singkat, harga polietilena (PE) dan polipropilena (PP) meningkat dan berdampak langsung pada industri kemasan hingga konsumen.
Di dalam negeri, kondisi ini menekan keuntungan pedagang kecil, memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, serta memperparah inflasi.
Di sisi lain, tingginya impor plastik juga dinilai membebani neraca perdagangan dan melemahkan kemandirian ekonomi nasional.
“Krisis ini adalah cermin dari ketergantungan kronis Indonesia pada industri plastik berbasis fosil yang merusak lingkungan dan rentan terhadap krisis global. Situasi ini hampir pasti akan digunakan sebagai dalih untuk memperluas produksi plastik dan petrokimia domestik, yang justru akan memperbesar kerusakan ekologis,” kata Wahyu Eka Styawan, Pengkampanye Urban dan Kebijakan Tata Ruang WALHI dalam keterangan resminya dikutip Minggu (12/4/2026).
Menurut Wahyu, solusi yang hanya berfokus pada peningkatan produksi petrokimia, substitusi impor, atau sekadar daur ulang tidak menyentuh akar persoalan.
Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai solusi semu, mengingat industri plastik sejak awal didesain untuk konsumsi sekali pakai yang menghasilkan limbah besar dan berdampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan.
“Jika negara tetap mempertahankan model ekonomi linear dan hanya memindahkan krisis dari hulu ke hilir dari ekstraksi ke pengelolaan sampah maka kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial akan terus berulang. Deforestasi, pencemaran laut dan daratan, konflik ruang hidup hingga beban kesehatan masyarakat adalah konsekuensi logis dari industri plastik,” lanjut Wahyu.
WALHI menilai pendekatan zero waste dan ekonomi sirkular menjadi semakin mendesak untuk diterapkan.
Upaya pengurangan sampah dari sumbernya, seperti membatasi produksi plastik sekali pakai, mengembangkan sistem guna ulang, serta mengubah pola konsumsi masyarakat, dinilai sebagai langkah paling efektif dan berkeadilan.
Dalam jangka pendek, WALHI mendesak pemerintah melindungi masyarakat kecil dari dampak kenaikan harga plastik dan produk kemasan.
Selain itu, anggaran negara perlu diarahkan pada sistem produksi dan distribusi yang minim sampah, inklusif, serta berpihak pada kepentingan publik.
Sementara dalam jangka panjang, reformasi kebijakan dinilai tidak bisa dihindari.
Salah satu langkah penting adalah memperkuat tanggung jawab produsen melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR) agar tidak hanya bersifat simbolis.
Produsen harus bertanggung jawab penuh terhadap seluruh siklus hidup produk plastik, mulai dari desain hingga pengelolaan pascakonsumsi.
Regulasi pembatasan plastik sekali pakai di sektor ritel, hotel, dan restoran juga perlu diperluas dan ditegakkan secara konsisten.
“Krisis plastik di Indonesia bukan sekadar persoalan sampah, tetapi persoalan ketimpangan. Beban pencemaran dan kenaikan harga ditanggung masyarakat luas, sementara keuntungan terbesar dinikmati segelintir korporasi produsen plastik. Karena itu, solusi berkeadilan bukan menambah beban rakyat, melainkan mengendalikan produksi plastik sejak sumbernya, mengenakan disinsentif bagi produk yang merusak lingkungan, dan mengalihkan dukungan negara kepada sistem guna ulang dan ekonomi rakyat,” tutup Wahyu.
