Aisvara.id – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program pembibitan kelapa di Manado, Sulawesi Utara.
Temuan tersebut diperoleh saat melakukan inspeksi langsung di Desa Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Jumat (1/5).
Dalam kunjungannya, Mentan Amran menyoroti berbagai persoalan mendasar yang dinilai perlu segera diperbaiki.
Permasalahan itu meliputi kualitas bibit yang tidak memenuhi standar, perbedaan data administrasi dengan kondisi di lapangan, hingga pengelolaan kebun yang dinilai belum optimal.
“Ada bibit kecil yang tidak layak. Itu dari bibitnya saja. Benihnya saja sudah tidak layak. Kami suruh ganti,” ujarnya.
Selain kualitas bibit, Mentan juga menemukan adanya selisih cukup besar antara laporan dan kondisi riil di lapangan.
“Laporannya 48 ribu. Kami temukan ternyata hanya kurang lebih 17 ribu. Ini harus ditambah,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi pemeliharaan tanaman yang belum sesuai standar berpotensi menghambat keberhasilan program pembibitan yang tengah dijalankan pemerintah.
Atas temuan tersebut, Amran meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka guna memastikan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan program.
“Kami minta kepada reskrim, polres. Ini diperiksa. Kita harus berani membuka diri,” katanya.
Ia menekankan bahwa proses evaluasi dan perbaikan harus dilakukan secara transparan tanpa ada upaya pencitraan.
“Kita harus buka diri. Jangan kita lagi mau pencitraan itu perintah Bapak Presiden. Apa adanya. Apa yang terjadi di lapangan kita perbaiki,” ujarnya.
Mentan Amran juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pihak yang terbukti melakukan penyimpangan dalam program pemerintah tersebut.
“Kalau ada yang menyimpang, bawa ke saya. Aku pecat. Bukan aku mutasi. Bukan peringatan. Tapi saya pecat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, program pembibitan menjadi bagian dari agenda nasional yang harus dikawal serius di seluruh wilayah Indonesia.
“Sidak di lapangan haru ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami bukan cari kesalahan. Ingin membenarkan yang salah,” ujarnya.
“Bapak Presiden perintahkan kami menanam kelapa, tebu, pala, lada, kakao, kopi, mete seluruh Indonesia 870 ribu hektare. Kurang lebih 1 juta hektare. Ini kita harus kawal,” lanjutnya.
Program tersebut dinilai memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja nasional.
Amran menyebut jutaan masyarakat berpotensi terlibat dalam pengembangan sektor perkebunan tersebut.
“Kalau 4 saja orang bekerja di dalamnya, 4 saja itu berarti 3 juta orang bekerja. Nah ini kita harus kekawal bersama,” katanya.
Untuk mendukung program itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,95 triliun yang difokuskan pada penyediaan bibit unggul gratis bagi masyarakat.
“Nah ini kita harus kekawal bersama. Anggarannya 9,95 triliun atau 10 triliun. Khusus pembibitan dan gratis untuk rakyat Indonesia,” tegasnya.
Amran memastikan program pembibitan tetap akan berlanjut dengan dukungan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait.
“Kami silakan minta lagi. Tadi minta jagung 15 ribu hektare. Aku kasih. Langsung setuju,” ungkapnya.
Ia menilai keberhasilan program pertanian nasional tidak bisa dicapai tanpa kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat keamanan.
“Sukses itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini hasil kerja kita semua, bukan saya,” katanya.
Di akhir keterangannya, Mentan kembali mengingatkan seluruh mitra dan pelaku usaha agar bekerja secara profesional dan tidak menyalahgunakan anggaran negara.
“Tolong bekerja dengan benar. Tidak ada setor fee. Kalau aku dapatkan, Anda saya blacklist dan Anda saya pidanakan termasuk pegawai saya,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa program pembibitan merupakan amanah untuk masyarakat yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.
“Ini program untuk rakyat. Tidak boleh kita permaikan,” pungkasnya.
Melalui pengawasan langsung dan penguatan program di lapangan, pemerintah optimistis pengembangan komoditas perkebunan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.
