Aisvara.id – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menekankan pentingnya langkah antisipasi dini terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026.
Hal ini seiring dengan prediksi musim kemarau yang akan berlangsung lebih lama dan cenderung kering, sehingga meningkatkan risiko kebakaran, terutama di daerah rawan seperti Provinsi Riau.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa kombinasi musim kemarau panjang dan fenomena El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat berpotensi memperbesar ancaman karhutla.
Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi yang bersifat permanen dan melibatkan berbagai pihak.
“Menurut BMKG, musim kemarau tahun ini diproyeksikan berlangsung cukup panjang, dari April hingga Oktober. Artinya, kita punya waktu yang panjang juga untuk menghadapi risiko karhutla. Ditambah dengan El Nino, ini harus kita antisipasi sejak awal,” ujar Menteri Hanif saat memimpin apel kesiapsiagaan karhutla di Dumai, Riau.
Lebih lanjut, ia memaparkan sejumlah indikator wilayah yang harus menjadi prioritas pengendalian, di antaranya kawasan dengan ekosistem gambut luas, penurunan tinggi muka air tanah (TMAT), riwayat kebakaran berulang, serta tingginya sebaran hotspot.
Wilayah-wilayah tersebut, termasuk di Riau, dinilai menjadi titik krusial dalam strategi pencegahan nasional.
“Daerah-daerah dengan gambut luas, muka air tanah yang turun, riwayat kebakaran berulang, dan hotspot tinggi harus menjadi prioritas. Di wilayah ini kita tidak boleh terlambat,” tegas Menteri Hanif di hadapan awak media.
Sebagai bentuk implementasi kebijakan, KLH/BPLH bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan pemantauan langsung ke sejumlah daerah rawan.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh elemen pengendalian di lapangan, sekaligus menjalankan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.
Di tingkat daerah, peningkatan kesiapsiagaan diwujudkan melalui koordinasi lintas sektor, intensifikasi patroli di kawasan rawan, serta kesiapan sarana, prasarana, dan personel.
Pendekatan ini menekankan pentingnya pencegahan sejak tahap awal sebelum kebakaran meluas.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan pengelolaan ekosistem gambut melalui perbaikan tata kelola air dan pembasahan lahan.
Pemanfaatan teknologi untuk pemantauan hotspot juga terus ditingkatkan dan diintegrasikan dengan respons cepat di lapangan.
Melalui langkah-langkah kesiapsiagaan yang berkelanjutan, pemerintah berharap seluruh pihak dapat bergerak lebih cepat, terkoordinasi, dan konsisten dalam menekan potensi karhutla.
Upaya ini dinilai penting untuk mencegah kembali terjadinya bencana kabut asap sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
